Pemerintah Indonesia akan membentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata guna memperkuat upaya dalam memberantas praktik pungutan liar yang merugikan wisatawan. Keberadaan pungli di tempat wisata telah menjadi masalah yang meresahkan, mengganggu kenyamanan pengunjung, dan merusak citra pariwisata Indonesia.
Pungli di tempat wisata seringkali dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan dalih untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Praktik pungli ini bisa berupa pungutan tidak resmi, tarif parkir yang tidak wajar, atau pungutan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu saja merugikan para wisatawan yang seharusnya menikmati liburan mereka tanpa adanya gangguan dan pemerasan.
Dengan dibentuknya pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam menindak para pelaku pungli dan memberikan perlindungan kepada para wisatawan. Melalui kerjasama antara berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, serta pihak-pihak terkait lainnya, diharapkan upaya penanggulangan pungli di tempat wisata dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan efisien.
Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya praktik pungli dan pentingnya memberantasnya. Para wisatawan juga diharapkan turut aktif melaporkan jika menemui praktik pungli di tempat wisata, sehingga tindakan penindakan dapat segera dilakukan.
Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata yang aman, nyaman, dan bebas dari praktik pungli. Dengan adanya pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, diharapkan dapat menciptakan lingkungan wisata yang bersih dari praktik pungli dan memberikan pengalaman liburan yang menyenangkan bagi para wisatawan.
